Press Release: Mentoring Ekonomi Syariah (MES #1) – Upaya Penguatan Bank Syariah: Perlukah Dimerger?

Press Release: Mentoring Ekonomi Syariah (MES #1) – Upaya Penguatan Bank Syariah: Perlukah Dimerger?

Press Release: Mentoring Ekonomi Syariah (MES #1) – Upaya Penguatan Bank Syariah: Perlukah Dimerger?

Mentoring Ekonomi Syariah (MES) merupakan salah satu program dakwah (prodak) di bawah tanggung jawab departemen SHINE (Study and Research of Islamic Economics and Business) Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dengan mengusung isu yang kontemporer dan sedang hangat di kancah perbankan syariah pada tahun 2014—2015, MES yang dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Maret 2015 kemarin membawakan tema “Upaya Penguatan Bank Syariah: Perlukah Dimerger?”.

Pukul 14:00, acara dibuka di Student Center FEB UI dengan sambutan dari Ketua Umum FSI FEB UI, M. Jatiardi Fitriantoro (Akuntansi 2012). Untuk memacu diskusi, juga hadir beberapa figur publik sebagai pembicara, yaitu Iskandar (Deputi Direktur Pengawasan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan) dan Ahmad Riawan Amin (Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia dan Chairman ASBISINDO), dengan didampingi oleh Wahyu Jatmiko (Manajemen 2010).

Menurut paparan Iskandar di sesi pertama, sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia diproyeksikan menjadi motor penggerak bagi perbankan syariah di dunia, bersama negara-negara lain yang memiliki demografi penduduk muslim yang besar seperti Malaysia, Arab Saudi, Qatar, UAE dan Turki.

Di sisi lain, saat ini semua bank syariah yang ada di Indonesia, baik yang berkategori BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah), masih belum ada yang menempati posisi BUKU 3 dengan modal dibawah lima triliun rupiah sehingga sulit bersaing head to head dengan industri perbankan konvensional. Mesipun rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah selalu bernilai double digit dan diatas rata-rata pertumbuhan industri perbankan konvensional, pangsa pasar yang berhasil diraih pada akhir tahun 2014 hanya sebesar 4,9%.

Selanjutnya, menurut penuturan beliau, terdapat beberapa gagasan (meskipun untuk saat ini bukan merupakan pernyataan resmi dari OJK atau lembaga manapun) untuk mengatasi permasalahan kecilnya ekuitas yang dimiliki bank syariah di Indonesia, terutama terkait dengan persiapan perbankan syariah dalam menyongsong kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Opsi pertama adalah menggabungkan beberapa bank syariah BUMN menjadi satu bank syariah besar, sementara opsi kedua adalah mengonversi salah satu bank BUMN konvensional menjadi bank syariah.

Sehubungan dengan kebijakan merger, perlu dilakukan kajian mendalam terkait rencana penggabungan dengan pengalaman pemerintah menggabungkan empat bank BUMN menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999 sebagai respon atas krisis ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia pada tahun sebelumnya. Persoalan yang perlu dieksekusi matang-matang adalah pemilihan pimpinan bank yang baru, adanya “resistensi” internal, perlunya regulasi dan suntikan modal dari pemerintah dan potensi terjadinya efisiensi sumber daya manusia dan aset lain yang dimiliki perusahaan serta restrukturisasi sistem IT yang baru. Selain itu, beliau menambahkan bahwa masing-masing bank syariah yang direncanakan untuk merger memiliki karakter, segmen dan model bisnis yang berbeda dan masih menyimpan potensi untuk berkembang walaupun belum sepenuhnya diluar jangkauan induk. Namun, Iskandar menjelaskan, bahwa pada saat ini, tidak terdapat masalah struktural seperti yang terjadi pada krisis terdahulu.

Permasalahan tersebut juga masih ditambah dengan jangka waktu konsolidasi internal ketika merger yang berkisar dua sampai dengan tiga tahun. Dalam masa konsolidasi tersebut, operasional cenderung tidak berjalan dengan efisien, sehingga roda usaha akan stagnan. Dalam jendela waktu tersebut, bank konvensional bisa “merebut” market share bank syariah yang masih dalam proses merger.

Di lain pihak, terdapat benefit dari penggabungan bank syariah, yaitu adanya kesempatan bagi bank syariah hasil merger untuk memperluas cakupan kegiatan usahanya, mengingat ada beberapa aktivitas usaha yang hanya bisa dilakukan oleh bank yang berstatus BUKU 3 yang tidak bisa dilakukan oleh bank syariah pada saat ini karena statusnya yang masih berada di BUKU 1 dan BUKU 2. Dengan peningkatan ekuitas, pembukaan kantor cabang di luar negeri dalam rangka ekspansi bisnis bisa dilakukan. Dengan adanya dua hal tersebut, maka branding bank syariah yang besar sebagai ikon perbankan syariah nasional bisa diwujudkan dan menjadi bekal utama untuk meningkatkan pangsa pasar bagi masyarakat untuk melirik bank syariah.

Sementara itu, di sesi 2, Ahmad Riawan Amin berkomentar mengenai “kerdilnya” bank syariah di Indonesia jika dibandingkan bank konvensional karena saat ini paradigma dalam perbankan menilai besarnya bank sekedar dari jumlah modal, bukan dari ukuran kualitas. Apalagi dengan ditambah spin off yang pernah dilakukan pada bank-bank yang belum siap, serta manajemen yang tidak efisien, mengakibatkan kebijakan yang diambil stakeholder dalam perbankan syariah tidak terarah dengan maksimal.

Beliau menambahkan, bahwa permodalan perbankan merupakan sebuah sarana, bukan sebagai sebuah tujuan, dalam memaksimalkan pangsa pasar, sehingga target utamanya adalah bank dengan market share tinggi, bukan bank yang memiliki ekuitas besar Namun, permodalan masih merupakan hal yang dikejar perbankan secara umum, termasuk bank syariah, sehingga bank syariah tidak bisa melawan dominasi market share bank konvensional. Dan menurut beliau, merger bukan jalan keluar untuk merebut pangsa pasar bagi bank syariah. Pada awalnya gagasan mengenai pembentukan bank syariah besar di Indonesia dimulai bukan dari merger, namun dari konversi salah satu bank konvensional, yaitu BTN, menjadi bank syariah pada era Soegiharto sebagai menteri BUMN (2004—2007). Tetapi, belakangan ini timbul rencana untuk membangun bank syariah yang besar dengan cara merger bank syariah yang ada sekarang yang masing-masing modalnya masih dibawah BUKU 2, namun dikhawatirkan apabila dipaksakan untuk merger, akan mengakibatkan aset mengkerut karena konsolidasi.Selain itu, manajemen bank syariah yang baru ini juga menjadi permasalahan selanjutnya pada saat konsolidasi.

Riawan juga menyimpulkan bahwa untuk memajukan perbankan syariah, dibutuhkan pemimpin dan regulator yang mempunyai visi dan pengetahuan yang matang sehingga tujuannya jelas. Dengan mempertimbangkan cost dan benefit, maka Riawan sendiri berpendapat bahwa merger bukanlah rencana yang tepat jika dijalankan pemerintah.

 

Sesi Pertanyaan

  1. Ani (FEB UI)

Apakah ada strategi  financial inclusion yang dilakukan bank syariah untuk mengejar pangsa pasar perbankan di Indonesia, khususnya di pedesaan?

Jawaban oleh Iskandar:

            Sudah ada aturan dari OJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), yaitu kerjasama pembukaan “cabang” bank oleh agen yang melayani rekening tabungan untuk masyarakat yang ada di pelosok tanpa harus membuka kantor, sehingga biaya untuk menjangkau masyarakat pedesaan bisa lebih efisien

  1. Juno (FEB UI)

Bagaimana kesiapan dari produk-produk bank syariah dalam menghadapi merger, dan apakah ada produk baru dan inovasi setelah merger?

Jawaban oleh Iskandar:

            Sudah ada pembicaraan antara pihak bank syariah dan regulator dalam inovasi produk, dan beberapa sudah dibahas secara reguler. Ke depannya, diharapkan ada hubungan yang lebih dekat antara regulator, industri dan asosiasi untuk mendorong inovasi produk demi penetrasi pasar yang lebih jauh.

  1. Farah (FEB UI)

Apakah ada kompensasi mengenai pengurangan jumlah karyawan dan penutupan kantor cabang ketika rencana merger dieksekusi?

Jawaban oleh Ahmad Riawan Amin:

Gagasan awal dalam membangun bank syariah yang besar bukan berasal dari merger, tapi dari konversi bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga akibat yang merugikan seperti efisiensi jumlah karyawan dan kantor cabang dapat dihindari.

  1. Hasifa (FEB UI)

Apakah visi Pak Riawan mengenai ekonomi Islam di Indonesia secara luas? Bagaimana cara memaksimalkan pangsa pasar bank syariah? Apakah alasan BJB Syariah mewacanakan pembukaan cabang di Luxemburg beberapa waktu yang lalu?

Jawaban oleh Ahmad Riawan Amin:

            Ekonomi Islam diharapkan menjadi obat (syifa) yang dijalankan oleh orang-orang yang baik, dan harus dipandang justru bukan sekadar sebagai alternatif, namun sebagai jalan utama (mainstream) untuk ditempuh, Saat ini, 95% pangsa perbankan Indonesia dikuasai perbankan konvensional. Dalam mengembangkan perbankan syariah, terutama meningkatkan pangsanya yang masih rendah, stakeholder yang perlu dilibatkan tidak terbatas dari umat Islam semata, namun juga dari elit nasional dan regulator.

Bank syariah juga perlu meningkatkan daya tarik tidak hanya bagi umat Islam sebagai salah satu segmen konsumen, namun juga masyarakat umum sebagai target yang potensial. Perbaikan manajemen yang lebih efisien akan membuat produk yang ditawarkan lebih menarik, dan membuat kehadiran bank syariah lebih terekspos kepada khalayak ramai.

Terkait pembukaan cabang di Luxemburg, rencana untuk membuka cabang BJB Syariah di luar negeri ditolak regulator, padahal dengan membuka cabang di luar negeri akan mampu membuka peluang penetrasi pasar yang lebih besar, terutama bagi umat Islam di Eropa yang merupakan konsumen potensial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *