Notulensi Diosc 2.0 – Zakat on SDGs

Notulensi Diosc 2.0 – Zakat on SDGs

Pada 16 November 2017, Discussion of Sharia Economics (DIOSC) kembali hadir dengan mengusung tema Zakat on SDGs. DIOSC 2.0 merupakan program kerja sekaligus program dakwah hasil kerjasama antara SHINE (Study and Research of Islamic Economics) FSI FEB UI dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Acara ini diisi oleh lima orang pembicara yaitu:

1. Dr. Ikhsan Modjo
(Technical Advisor for Innovative Financing UNDP)

2. Irfan Syauqi Beik, Ph.D
(Center of Strategic Studies BAZNAS)

3. Dr. Arum Atmawikarta, MPH
(Manajer Pilar Pembangunan Sosial, Sekretariat SDGs Bappenas)

4. Arifin Purwakananta
(Deputy of BAZNAS)

5. Hamid Abidin
‎(Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia)

Dan dipandu oleh seorang moderator yang kini bekerja sebagai peneliti di INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Izzudin Al Farras. Acara ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.30 di Auditorium Soeria Atmadja FEB UI, Depok yang dibagi menjadi dua sesi.

 

Sesi pertama dibuka oleh Dr. Arum Atmawikarta, MPH. Beliau memberikan gambaran umum mengenai SDGs sebagai berikut.

  • SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang telah disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015.
  • SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Sedangkan MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 67 indikator (49 tercapai, 18 belum tercapai).
  • Penyempurnaan dari MDGs menuju SDGs mencakup:
  • Melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal sehingga lebih komprehensif,
  • Memperluas sumber pendanaan (pemerintah, swasta, dan sumber lain),
  • Menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan,
  • Prinsip yang inklusif dan no one left behind,
  • Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Media, Filantropi dan Bisnis, serta Pakar dan Akademisi),
  • Zero Goals”, yaitu menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator,
  • Cara pelaksanaan (Means of Implementation).
  • SDGs di Indonesia dibagi menjadi 4 pilar pembangunan, yaitu di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.
  • Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

Presiden akan memimpin dan memonitor sendiri pelaksanaan SDGs sebagai Dewan Pengarah, kemudian dibawahi langsung oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana, dikoordinasikan oleh Deputi Bidang KSDA, Kemen PPN/Bappenas sebagai Tim Pelaksana, dan selanjutnya dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dari keempat pilar pembangunan (Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola.

  • Kaitan SDGs dengan agenda pembangunan Indonesia:
  • Hampir 100 target dari SDGs telah ada pada perencanaan pembangunan Indonesia.
  • Pada tahun 2000 – 2004 semua tujuan-target-indikator harus terintegrasi pada pembangunan provinsi dan kabupaten.
  • Indonesia sebenarnya memiliki 319 indikator karena terdapat indikator yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah yang juga harus dimonitor pelaksanaannya. Contohnya di bidang kesehatan, tidak hanya terdapat indikator angka kematian ibu, tetapi juga indikator persalinan yang ditolong dan difasilitaskan oleh tenaga kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator nasional itu lebih banyak dibandingkan indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs.
  • Saat ini terdapat beberapa aktor yang harus bahu-membahu merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan melaporkan SDGs, yaitu pemerintah, akademisi, filantropi dan bisnis, serta organisasi kemasyarakatan. Contohnya adalah BAZNAS, Rumah Zakat, dan Dompet Dhuafa. Sedangkan dahulu, laporan akan disusun oleh pemerintah sendiri kemudian langsung dilaporkan ke PBB.
  • Platform partisipasi SDGs adalah sebagai berikut:
  • Pemerintah dan Parlemen
  • Penetapan Indikator dalam Setiap Target/Sasaran
  • Pengembangan Kebijakan, Regulasi, & Penyelarasan Program /Kegiatan
  • Penyiapan Data dan Informasi yang Digunakan
  • Sosialisasi/Diseminas, Komunikasi & Advokasi
  • Monev & Pelaporan
  • Pendanaan
  • Akademisi dan Pakar
  • Peningkatan Kapasitas
  • Pemantauan dan Evaluasi
  • Policy Research
  • Filantropi dan Bisnis
  • Advokasi kepada Pelaku Usaha
  • Fasilitasi Program/Kegiatan dan Pelaksanaan kepada Pelaku Usaha
  • Peningkatan Kapasitas
  • Dukungan Pendanaan / Mobilisasi Sumber Daya
  • ORMAS dan Media
  • Diseminasi dan Advokasi kepada Masyarakat
  • Fasilitasi Program/Kegiatan di Lapangan
  • Membangun pemahaman publik
  • Monitoring Pelaksanaan
  • Prinsip kemitraan dalam pelaksanaan SDGs, yaitu trust building, equal partnership, participation, accountable, dan mutual benefits

 

Dr. Arum Atmawikarta  juga membahas mengenai alternatif Pendanaan SDGs sebagai berikut.

  • Secara garis besar, dahulu pendanaan berasal dari pemerintah. Negara-negara kaya berjanji akan memberi sumbangan sebesar 0,7 persen dari GDPnya. Namun pada kenyataannya setelah dievaluasi, hanya ada 2 negara yang menepatinya, yaitu Inggris dan Uni Emirat Arab. Sedangkan sumbangan dari negara kaya lainnya tidak sebesar itu.
  • Saat ini alternatif pendanaan SDGs telah diperluas sumber pendanaannya yang berasal dari potensi negara Indonesia sendiri, yaitu pemerintah, swasta, dan sumber lainnya.
  • Sumber pendanaan pemerintah meliputi APBN dan APBD
  • Sumber pendanaan non-pemerintah meliputi filantropi, dana sosial keagamaan (zakat, infaq, shadaqah, perpuluhan, kolekte, dana punia, dsb), serta pelakuusaha dalam bentuk Corporate Social Responsibility.
  • Transformasi Filantropi dan Bisnis dalam Mendukung Pelaksanaan SDGs:
  • Identifikasi peluang bisnis di masa mendatang
  • Meningkatkan nilai corporate sustainability
  • Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan
  • Stabilisasi masyarakat dan pasar
  • Memiliki satu tujuan bersama

Melaksanakan SDGs membuka peluang bisnis senilai US$ 12 triliun dan membuka peluang kerja 380 juta orang di berbagai bidang. (AlphaBeta, 2017)

  • Peran Zakat untuk Pencapaian SDG
  • Perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan
  • Jaring pengaman sosial yang terkait dengan SDGs ke-8, yaitu decent work and economic growth.
  • Inklusi keuangan dan pemerataan kemakmuran yang terkait dengan SDGs ke 1, 2, 3, 5, 8, dan 16
  • Pembangunan infrastruktur yang terkait dengan SDGs ke 6, 7, 9, dan 11
  • Stakeholder Pengelolaan Zakat dan SDGs
  • Kementerian Agama → BAZNAS → MAKSI (Master Plan Keuangan Syariah Indonesia) → SDGs
  • Kementerian PPN atau BAPPENAS → MAKSI (Master Plan Keuangan Syariah Indonesia) → SDGs

 

Lebih lanjut, Dr. Arum Atmawikarta   membahas tentang integrasi Zakat ke Renaksi (Rencana Aksi) SDGs (10 Januari 2018)

  • 1 tahun setelah Perpres No 59 Tahun 2017 ditandatangani → Dokumen rencana strategis pencapaian SDGs tahun 2016-2030 (Peta Jalan SDGs)
  • 6 bulan setelah Perpres No 59 Tahun 2017 ditandatangani → Dokumen rencana pencapaian SDGs tingkat nasional (RAN SDGs) dan dokumen rencana pencapaian SDGs tingkat daerah (RAD SDGs).
  • Telah dibuat Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi SDGs yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam menyusun dokumen rencana aksi TPB, sehingga dihasilkan produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional. Panduan tersebut berisi: 1) Target dan indikator SDGs, 2) Program, kegiatan, dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai goal dan indikator SDGs, dan 3) Program, kegiatan, dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh non pemerintah untuk mencapai goal dan indikator SDGs.

 

Selanjutnya sesi pertama dilanjutkan oleh Dr. Mohamad Ikhsan Modjo. Beliau membahas mengenai kontribusi Potensial dari Keuangan Islam untuk SDGs, dimana

  • Saat ini Indonesia memliki target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 0% pada tahun 2030 (angka kemiskinan saat ini masih 10%).
  • Untuk mengatasi kemiskinan selama 2 tahun hingga berhasil turun 0,5 persen dibutuhkan pendanaan dari APBN sebesar 160 T.
  • Untuk mencapai satu tujuan SDGs misalnya pembangunan infrastruktur yang layak membutuhkan pendanaan sebesar 5000 T hingga tahun 2021. Sedangkan APBN hanya mampu mendanai sebesar 1500 T.
  • Faktanya saat ini pendanaan SDGs di Indonesia banyak didanai oleh sektor swasta. Komitmen pendanaan dari negara-negara maju dan kaya untuk membantu negara-negara berkembang yang membutuhkan pendanaan SDGs nyatanya banyak tidak direalisasikan dan justru semakin mengecil.
  • Kebutuhann pendanaan SDGs di negara-negara berkembang (total annual investment needs) adalah sebesar 3,9 T USD (Rp 13,500), sedangkan current annual investment hanya sebesar 1.4 T USD. Itu berarti bahwa terdapat investment gap sebesar 2.5 T USD yang perlu dipenuhi dengan pendanaan dari sektor privat dan salah satunya adalah dengan Islamic finance yang tidak hanya berupa zakat melainkan juga infaq, wakaf, shadaqah.
  • UNDP dan IDB telah mendorong implementasi Islamic economic dan finance.
  • Mengapa zakat penting dan mempunyai potensi?
  • Bagi umat islam, hukum zakat adalah wajib. Zakat bertujuan mensucikan harta yang kotor serta tujuan yang bersifat
  • Terdapat overlap antara zakat dan SDGs. Terdapat beberapa hal yang beririsan, contohnya zakat bisa digunakan untuk tujuan-tujuan pembangunan.
  • Saat ini Zakat on SDGs bukan lagi merupakan sebuah potensi melainkan implementasi. BAZNAS telah memberikan kontribusi pertamanya untuk mendukung SDGs. Contohnya di Jambi telah ada listrik yang affordable and sustainable. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan uang zakat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.
  • Zakat adalah sumber dana yang memiliki limit, yaitu hanya diperuntukan untuk muslim serta ada ukurannya.
  • UNHCR (The UN Refugee Agency) à Zakat akan dipergunakan untuk para pengungsi melalui digital fintech platform
  • Persamaan antara Islamic Finance and Impact Investment (social finance):

Pertama kali diperkenalkan oleh Ibu Sri Mulyani di Yogyakarta. Memobilisasi dana bukan hanya untuk tujuan komersil (dunia), melainkan juga untuk tujuan akhirat.

  • Value based, dengan tujuan moral untuk berbuat baik
  • Memahami hubungan antara bisnis dan masyarakat berdasarkan kesejahteraan
  • Membangun sistem keuangan inklusif yang terintegrasi
  • Investasi berbasis keuangan Islam yang dapat mendukung SDGs
  • Nilai tambah Impact Investing: sumber baru dari keuangan dan pasar, enlarging tools
  • Nilai tambah Islamic Finance: Dari negative screening menuju positive impact, perluas jangkauan dan pengakuan
  • Telah dilaksanakan Philanthropy Learning Forum pada Rabu, 26 Juli 2017 untuk merumuskan Fatwa Fiqih Zakat untuk SDGs.

 

Pembicara terakhir pada sesi pertama adalah Irfan Syauqi Beik, Ph.D. beliau membahas mengenai konstruksi konseptual hubungan antara zakat, SDGs dan maqashid syariah, sebagai berikut.

  • Dalam Islam, esensi pembangunan yang dilakukan adalah dalam rangka melahirkan Maqashid Syariah. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapainya adalah zakat.
  • Terdapat upaya menjadikan zakat sebagai source of fund untuk inisiatif-inisiatif SDGs karena zakat memiliki potensi yang sangat besar dan pertumbuhannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu terdapat argument bahwa negara mayoritas muslim cenderung underdeveloped dan perlu mendapatkan prioritas khusus dalam pencapaian SDGs. Wajar apabila salah satu opsi sumber pembiayaannya adalah zakat.
  • Zakat telah terbukti dapat mengurangi masalah mengenai disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan meningkatkan kehidupan sosial. Pentingnya inklusi keuangan Islam terhadap program pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada kerangka global. Sustainable itu juga sejalan dengan hifzun nasl (menjaga keturunan).

 

Maqashid Syariah dan Konsep Pembangunan Islam

Al-Ghazali dan Al-Shatibi Preservation of faith, life, intellectual, lineage, and wealth.

Ibnu Qayyim Memiliki definisi yang lebih luas lagi dan tidak berfokus pada 5 aspek tersebut melainkan tidak terbatas. Fokus pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan.

Tingkatan Pemenuhan Maqashid Syariah: 1) Daruriyah, 2) Hajiyah, dan 3) Tahsiniyyah

Definisi pemenuhan 5 (lima) aspek di atas menurut Al-Ghazali berada pada tingkatan daruriyah saja, tidak mencakup hajiyah terlebih lagi tahsiniyah. Sedangkan Shatibi berpendapat bahwa maqashid Syariah memiliki tujuan yang tingkatanya lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar kebutuhan hajiyah. Jadi, dibandingkan dengan menggunakan terminology pemenuhan/preservation/protector, Shatibi meningkatkan levelnya menjadi peningkatan atau promotion, yang juga dapat mencakup hajiyah.

Maqashid Syariah merupakan panduan proses identifikasi prioritas yang harus dilakukan.

 

RELEVANSI ANTARA ZAKAT DAN SDGs?

Zakat sebagai Instrumen Pembangunan:

  • Dalam konteks zakat dan ekonomi Syariah perlu adanya keseimbangan antara aspek spiritualitas dan material. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat adalah ibadah multidimensi.
  • Bukti historis berbicara bahwa zakat dapat menjadi instrument pembangunan terutama dalam mereduksi konsentrasi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berelebih kepada yang membutuhkan.
  • Untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh ekonomi Islam, maqasid Syariah telah sepantasnya digunakan sebagai basis pertimbangnnya.
  • Penelitian-penelitian ini pun konsisten membawa maqasid Syariah sebagai basis penghitungan performa institusi keuangan (Martan et al. 1984) dan Dusuki (2005).
  • Zakat seharusnya ‘lebih berhak’ untuk menggunakan kerangka berfikir maqasid Syariah dalam segala prosesnya (Kasri, 2016).
  • Secara fundamental, zakat bukan hanya dapat memenuhi legal dan substansi dari syariat melainkan juga relative lebih mudah untuk mempromosikan wajah sosial dan keberpihakan Syariah pada sektor riil.
  • Walaupun restriksi sedikit terjadi pada penerima dari zakat sudah ditentukan. Artinya, zakat harus mampu menjadi ujung tombak pemenuhan maqasid Syariah yang ada, setidaknya dalam terminology Al-Ghazali dan/atau Al-Shatibi.

 

Integrasi Zakat dan Maqashid Syariah

  • Telah seharusnya lembaga zakat memiliki program yang segaris dengan maqasid Syariah. Penyaluran dana zakat harus mempertimbnagkan dimensi-dimensi maqasid Syariah. Walaupun dalam pelaksanaannya proporsi penyaluran ideal tidak melulu akan sama antarsatu dimensi dengan dimensi yang lainnya.
  • Bidang penyaluran BAZNAS: 1) Ekonomi (Harta), 2) Sosial dan Kemanusiaan (Keturunan), 3) Kesehatan (Jiwa), 4) Pendidikan (Intelektual), dan 5) Dakwah (Agama).

 

Integrasi Zakat dan SDGs

  • SDGs dapat digunakan sebagai tujuan antara yang menghubungkan zakat dengan pencapaian maqasid Syariah. Namun dikarenakan SDGs hanya mencakup sebagian substansi dari 4 komponen pada maqasid Syariah di luar agama, maka zakat memerlukan modifikasi dengan infiltrasi aspek agama ke dalam tujuan-tujuan yang dicanangkan.
  • Posisi zakat dan SDGs bukan hanya berimplikasi pada kebolehan dana dan zakat untuk pembiayaan proyek-proyek SDGs. Konsep tersebut terlalu pragmatis dan mengecilkan zakat itu sendiri. Faktanya, zakat merupakan konsep yang utuh. Berbicara zakat berarti bicara sebuah gerakan yang tidak terpisahkan dari ekonomi Islam itu sendiri. Maka dari itu, paradigm zakat juga harus masuk dalam SDGs, bukan hanya dananya.
  • Komponen agama harus masuk ke dalam inisiatif-inisiatif SDGs yang ada, agar pembangunan zakat tetap sesuai dengan maqasid Syariah dan juga berada pada kereta yang sama dengan arus utama pembangunan di dunia.
  • Tujuan zakat lebih luas dibandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh UN (PBB). SDGs belum memasukan tujuan penjagaan dan peningkatan aspek agama yang menjadi prioritas utama (tertinggi) dalam Maqashid Syariah.

 

DIMENSI SDGs MANA YANG PERLU DIPRIORITASKAN OLEH GERAKAN ZAKAT?

  • Optimisasi zakat pada inisiatif SDGs yang perlu dioptimumkan dibagi
  • Prioritas pelaksanaan dan pencapaian SDGs terbagi menjadi 4 kategori, yaitu
  • Prioritas pertama, diantaranya SDGs ke 1, 2, dan 3
  • Prioritas kedua, diantaranya SDGS ke 4, 8, 10, dan 16
  • Prioritas ketiga, diantaranya SDGs ke 6, 7, 9, dan 12
  • Prioritas keempat, diantaranya SDGs ke 5, 11, 13, 14, 15, dan 17
  • Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan: 1) Tanpa kemiskinan, 2) Kesehatan yang baik, dan 3) Tanpa kelaparan. Sedangkan prioritas paling rendah adalah kesetaraan gender.
  • Dimensi (Tujuan) Zakat on SDGs: 1) Ekonomi, 2) Sosial-Kemanusiaan, 3) Pendidikan, 4) Kesehatan, dan 5) Dakwah

 

Sesi pertama ditutup dengan sesi tanya jawab.

Q      : Relevansi kesetaraan gender pada prioritas zakat?

A       : Sebenarnya perlu dirumuskan kembali definisi dan konsepsinya sesuai dengan prinsip syariah. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan melainkan hanya pembagian tugas atau peran saja. Dewasa ini, kita dapat memberdayakan potensi ibu-ibu rumah tangga untuk dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarganya. Indikator: Tingkat kekerasan (fisik/seksual) pada perempuan dan anak perempuan, perbedaan pendapatan atau gaji untuk perempuan yang lebih rendah dgn laki-laki, hak perempuan dengan kompetensi dan pengalaman yang sama harus sejajar dengan laki-laki.

 

Q      : Apakah pemerintah memiliki platform yang mengintegrasikan zakat dengan sistem serupa dengan yang ada di agama lain. Apakah integrasi tsb memungkinkan? Bagaimana implementasinya? Bagaimana zakat on sdgs ini dilakukan untuk membangun masyarakat agama lain?

A       : Salah satu asnaf zakat adalah Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam (selama 2 tahun menurut imam syafi’i). Namun ada pula yang mengartikannya sebagai kelompok non-muslim yang sikap dan perbuatannya tidak menyerang dan membahayakan umat islam. Makah al ini perlu dikonsultasi ke Majelis Ulama Indonesia.

Tidak hanya zakat saja, terdapat juga infaq dan shadaqah yang objek penerimanya tidak terbatas pada muslim saja. Sumber pendanaan agama yang paling cepat disalurkan adalah untuk korban bencana. Kenapa? Karena korbannya sudah jelas, benar-benar sudah ada. Penerima dari apa yang kita sumbangkan atau berikan itu jelas. Sehingga orang lebih tergugah untuk mendanai. Dalam hal ini berarti pendanaan dari dana keagamaan tidak hanya terbatas pada muslim saja. Di agama selain Islam mungkin lebih dikenal dengan dana sosial keagamaan.

 

Q      : Di Indonesia banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum terigentrasi dengan BAZNAS? Bagaimana mengakomodir integrasi seluruh lembaga zakat di Indonesia?

Mengkombinasikan dalam satu instrument baru. Hal ini merupakan tantangan ahli keuangan Syariah.

 

Sesi kedua dibuka oleh Arifin Purwakananta, yang saat ini merupakan Deputy of Baznas. Beliau mengemukakan bahwa saat ini, negara-negara Islam dipandang memiliki banyak permasalahan dan dipandang sebagai negara yang miskin. Padahal, negara-negara Islam memiliki potensi dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang ada, salah satunya adalah melalui zakat. Muncullah gagasan yang melahirkan paradigma Zakat on SDG’s, yaitu upaya menggali berbagai nilai zakat sebagai konsepsi dan implementasi direalisasikan dengan inisiatif tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Arifin, BAZNAS dan gerakan zakat memerlukan SDG’s sebagai kerangka berfikir alternatif karena SDG’s menjadi kesepakatan bangsa-bangsa untuk diterapkan hingga akhir tahun 2030.

Selama ini, zakat masih diartikan sempit, yaitu sebatas menghimpun uang (dana) dan menyalurkannya secara langsung kepada yang membutuhkan. Padahal, pengertian zakat sangatlah luas. Islam mengartikan zakat sebagai suatu gagasan untuk mewakili pandangan islam tentang bagaimana memakmurkan umat manusia. Konsep zakat yang demikian mendorong pentingnya suatu perkonomian untuk mengaplikasikan sistem ekonomi zakat, yakni sistem ekonomi yang disarikan dari syariah zakat.

Sebelum munculnya konsep SDG’s, Islam telah lebih dahulu menggagas konsep Maqasid Asy Syariyyah dalam rangka mensejahteraakan umat. Konsep ini meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Menurut beliau, konsep SDGs hanya sebagian kecil dari Maqashid. Maqashid dinilai sebagai konsep yang benar-benar menyeluruh, sehingga konsep ini diharapkan dapat meyelesaikan berbagai permasalahan yang ada seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Bapak Arifin menekankan pada pentingnya pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung/ diajarkan dalam zakat yang sebenarnya. Nilai pertama adalah Tauhid , yang berarti zakat mampu menyampaikan nilai-nilai ketuhanan sehingga mendorong orang-orang untuk menyisihkan hartanya. Nilai kedua adalah Produktif, yang berarti zakat mampu memotivasi seseorang untuk menjadi lebih produktif sehingga umat Islam pun dapat menjadi lebih kaya. Nilai ketiga adalah Muamalah, yang berarti zakat merupakan salah satu implementasi ekonomi syariah. Dalam hal ini, tidak ada penindasan kaum yang lemah, tidak ada gharar, tidak ada tipu menipu, sehingga zakat bisa membuat orang bahagia. Nilai yang terakhir adalah pelaksanaan zakat, yang berati zakat dilakukan oleh muzakki, dikelola oleh amil, dan disalurkan kepada mustahiq.

Pak Arifin menyampaikan bahwa terdapat 3 pilar yang menjelaskan bagaimana zakat bisa mensejahterakan umat manusia, yakni Accsess, Growth, dan Social Justice. Zakat mampu menyediakan berbagai akses yang mencakup akses dasar, akses berkembang, adn akses darurat. Zakat juga dapat mempercepat pertumbuhan dan menciptakan keadilan sosial. Salah satu contoh dari implementasi ketiga pilar ini adalah ketika BAZNAS, melalui zakat yang telah dihimpun membantu perluasan akses listrik bagi rakyat yang kurang mampu di Jambi untuk pada Juli 2017.

Sebagai lembaga zakat, BAZNAS telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan dalam rangka memperkenalkan konsep Zakat on SDG’s seperti campaign keliling daerah untuk mengajari konsep zakat on SDG’s serta membuat dan memperkenalkan gagasan Fiqh Zakat on SDG’s. Dalam hal pengumpulan zakat, BAZNAS menggalakkan gerakan penghematan listrik yang akan berdampak pada berkurangnya biaya listrik yang harus dibayarkan. Hal ini secara tidak langsung membuat kita mempunyai harta yang lebih banyak, sehingga zakat yang dikeluarkan dapat lebih besar. Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan suatu model yang dinamakan Zakat Inclusion yang dapat menghimpun zakat dari berbagai daerah tanpa perantara perbankan.

Pak Arifin mengatakan bahwa kita harus terus menggali paradigma islam untuk mewakili konsep-konsep yang ada dalam SDG’s, sehingga solusi dari berbagai permasalahan dalam SDG’s dapat diselesaikan dalam konsep islam. Pak Arifin juga berharap para audience dapat berkontribusi dalam implentasi zakat on SDGs melalui kesediannya menjadi amil zakat dan pengurus BAZNAS.

 

Sesi kedua kemudian dilanjutkan oleh Hamid Abidin yang saat ini merupakan Dirut Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia.

Filantropi di Indonesia

Filantropi pada dasarnya adalah kegiatan kedermawanan, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk donasi. Pengertian lebih lanjut mengenai filantropi adalah upaya untuk berbagi sumber daya yang didorong cinta kasih kepada sesama untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan dan memajukan kepentingan umum. Filantropi berbeda dengan charity, di mana filantropi bersifat lebih terorganisir dan jangka panjang.

Di Indonesia sendiri, konsep filantropi sebenarnya sudah ada sejak lama karena merupakan bagian dari ajaran keagamaan dan tradisi atau budaya masyarakat. Filantropi dalam ajaran agama islam misalnya ada zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf; dalam ajaran agama protestan misalnya ada kolekte dan sebagainya. Filantropi juga telah ada dalam tradisi masyarakat kita melalui jumpitan (jawa), parelek (sunda), patugan, dan sebagainya.

Trend Filantropi Indonesia

Pada tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-2  sebagai negara paling dermawan di dunia versi Charity Aid Foundation. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Potensi filantropi terbesar adalah berasal dari filantropi kegamaan.

Saat ini, pendayagunaan sumbangan yang didapatkan telah meluas ke berbagai aspek seperti: pelestarian lingkungan, sanitasi, anti korupsi, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya. Hal ini menandakan mulai munculnya kesadaran masyarakat bahwa banyaknya berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan membutuhkan umber daya yang besar dan dukungan yang luas.

Seiring perkembangan zaman, orang tidak lagi sebatas menyumbangkan uang atau barang. Saat ini muncul skema-skema baru dalam hal pengumpulan sumbangan diataranya caused related marketing, buy one give one, click and donate, sedekah sampah, dan wakaf saham . Berbagai metode baru yang lebih moderen juga hadir untuk mempermudah mobilisasi sumber daya diantanya: SMS, email, e banking, crowdfunding, dan sebagainya.

Filantropi Millenial

Dulu, filantropi identik dengan kegiatan yang dijalankan oleh generasi tua. Akan tetapi, saat ini sudah banyak anak muda atau millenials yang mulai membangun komunitas, lembaga sosial, dan melakukan berbagai kegiatan kegiatan sosial. Mereka telah mampu mengemas program-program filantropi menjadi populer, menyenangkan, dan interaktif. Mereka juga telah memanfaatkan teknologi informasi atau IT dengan baik. Lebih lajut, mereka telah berhasil mengembangkan skema baru filantropi berbasis from giving to finance to invest, yaitu  mengaitkan kegiatan sumbangan dengan investasi. Contoh dari konsep ini adalah venture philantropy, impact investment, dan angel investment.

Upaya lainnya yang telah dilakukan generasi millenial diantaranya adalah Sedekah Drive Thru, yang berhasil mengemas kotak amal menjadi lebih menarik, sehingga orang menjadi tertarik untuk bersedekah; Share for Hope, supporting children cancer, yaitu kegiatan memotong rambut sebagai bentuk kepedulian terhadap anak penderita kanker; dan Festival Melupakan Mantan, yakni kegiatan mensedekahkan barang-barang bekas seperti buku, pakaian, serta mainan yang masih layak.

Filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar, akan tetapi realisasinya masih berada jauh dari potensinya. Hal ini terjadi karena filantropi islam dinilai belum berhasil menarik perhatian orang-orang untuk berdonasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi filantropi islam untuk berinovasi mengembangkan “kemasan” yang lebih menarik. Jika tidak, filantropi islam akan kalah dengan filantropi sosial yang non-keagamaan lainnya.

Tantangan Filantropi Islam

Pak Hamid menjelaskan beberapa tantangan yang saat ini dihadapi oleh filantropi islam. Pertama adalah direct giving , yakni masih banyak orang yang lebih suka memberikan donasi secara langsung kepada pengamen, pengemis, dan sebagainya. Hal ini dapat berdampak pada dua hal, yang pertama adalah membantu dan yang kedua adalah kriminal. Dengan berdonas langsung kepada para pengemis dapat dikatakan bahwa kita secara langsung telah membantu pengemis tersebut. Akan tetapi, jika hal ini dilakukan secara terus menerus, tidak menutup kemungkinan timbulnya kriminalitas (orang menjadi pengemis permanen, mempekerjakan anak di bawah umur, menipu, dan sebagainya).

Tantangan yang kedua adalah minimnya database donatur. Banyak donatur yang tidak mencatumkan nama dengan menuliskan “no name”  atau “hamba Allah”. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk melihat pola siapa saja orang-orang yang suka berdonasi. Tantangan yang ketiga adalah lemahnya inovasi dan pengemasan produk, sehingga belum berhasil menarik minat orang banyak untuk berdonasi. Tantangan keempat adalah pendayagunaan sumbangan terbatas untuk kegiatan kegamaan, penyantunan, pelayanan sosial. Tantangan kelima adalah belum terintergasinya filantropi islam karena lemahnya  komitmen dan kapasitas dalam mengembangan kemitraan.

Tantangan keenam adalah pemaknaan asnaf yg sangat sempit. Jika asnaf hanya diartikan sebagai person, maka konsep sumbangan hanya terbatas pada charity saja, di mana pemberian donasi dilakukan secara langsung, tanpa adanya tindak lanjut. Seharusnya, asnaf dimaknai sebagai persoalan. Dengan mengetahui penyebab dari suatu persoalan, maka penyelesaian masalah pun menjadi lebih mudah.

Tantangan yang ketujuh adalah filantropi islam belum inklsif. Penerimaan manfaat dari donasi atau sumbangan masih dikhususkan pada pemeluk islam, belum bisa memberikan kepada umat agama lain. Tantangan terakhir adalah kebijakan yang tidak mendukung, salah satunya adalah kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia belum menyeluruh ke berbagai aspek.

Zakat on SDGs

Zakat on SDGs merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat zakat lebih berkembang, melalui kemitraan untuk optimalisasi peran dan kontribusi zakat untuk mendukung pembangunan nasional melalui pencapaian SDGs. Dalam konsep ini, pendayagunaan zakat lebih terstruktur dan menggunakan ukuran-ukuran yang terstandar yang mengarah pada pencapaian berbagai target dan tujuan pada SDGs. Pendekatan yang dilakukan adalah universal, integration, dan no one left behind.  Konsep ini awal mulanya diinisiasi oleh BAZNAS dan Filantropi Indonesia, yang selajutnya diperluas dan melibatkan LAZNAS di dalamnya.

Zakat on SDGs sendiri merupakan wilayah kerja BAZNAS dan LAZNAS. Dalam upaya mengembangkan konsep ini lebih luas, kedua lembaga tersebut memperluas kerja sama dengan pihak-pihak lain sebagi mitra (perusahan, pemerintah, OMS/komunitas). Hal ini dilakukan sebagai sarana meningkatkan kapasitas, mengembangkan kemitraan, dan mempromosikan zakat on SDGs ke level global. Lembaga-lembaga zakat ini juga telah membuat proyek-proyek kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Proyek kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak mulai dari BAZNAS, lembaga filantropi, pemerintah, perguruan tinggi, hingga media massa Bbrp lambaga filantropi untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Bagaimana kita bisa terlibat SDGs?

Kita harus sadar bahwa pencapaian SDGs bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, atau BAZNAS, atau Lembaga Filantropi saja, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Untuk dapat terlibat atau berkontribusi dalam SDGs, pertama-tama kita harus memahami seluruh tujuan, target, dan indikator yang ada pada SDGs. Setelah kita memahami hal tersebut, kita dapat mencoba untuk menerapkan SDGs dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, sudah banyak sekolah yang memasukkan SDGs dalam pembelajaran di kelas. Selain itu,kita juga dapat mengarahkan inisiatif dan kegiatan filantropi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan SDGs. Sebagai contoh menanam tanaman pangan yang merupakan implementasi SDGs nomor 1, menyediakan sanitasi yanglayak merupakan implementasi SDGs nomor 6, dan sebagainya. Kita juga dapat mengunakan berbagai platform filantropi dan menggalang dukungan pelaksanaan SDGs. Terakhir, kita dapat berbagi informasi mengenai kegiatan filantropi dalam mendukung SDGs untuk membuka ruang kolaborasi.

 

Sesi kedua ditutup dengan sesi tanya jawab.

  1. Dian, Pasacasarjana UGM (Memberikan Ide)

Mengaitkan dengan Irfan Syauqi Beikh terkait prioritas pencapaian SDGs, jika memang sudah disusun prioritas, maka seharusnya dapat dievaluasi bagaimana pencapaiannya. Zakat dalam bentuk apapun penyalurannya,  menyumbang berapa % kah dalam pencapaian SDGs. Harus dibuat suatu model dalam 30 tahun kedepan, untuk ekonomi syariah/zakat/filantropi islam, menyumbang berapa %. Kalau  pada tahun 2015 peringkatnya masih di 100 teratas dari 200-an negara. Dengan demikian kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki.

Tanggapan (Pak Arifin)

Konsep zakat 2,5% dari harta. Orientasi ekonomi islam masih seputar finance. Kalau zakat hanya sekedar menyumbang 2,5%, sisanya berasal dari yang lain. Zakat harus dapat memberi warna ke perekonomian yg 97,75% dg cara mengimplementasikan 4 nilai dalam zakat (tauhid, produktivitas, muamalah, dan pelaksanaan zakat). Zakat jangan hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan. Implementasi 3 hal (akses, justice, growth). Misal menyediakan akses listrik di daerah yg blm terjangkau.

 

  1. Rizky Akbar. Menajemen 2016.

Banyak donatur yang no name, hamba Allah. Sekarang ada big data, bisa diketauhi siapa yang berdonasi sehingga bisa dilakukan follow up. Bagi orang yang ragu akan privasi, blm paham teknologi, mereka bakal ttp enggan. Bagaiamana caranya agar org-orang semacam itu berubah mind set nya?

Jawaban (Pak Hamid)

Penggunaan big data itu mahal untuk informasi yg baru pertama kali diperoleh. Caranya dengan mengdukasi ke masyarakat bahwa mencatatkan nama bukan berarti tidak ikhlas, riya. Dilakukan hal-hal sehingga donatur mencantumkan nama agar bisa mempermudah pengolahan data. Hal ini juga penting terkait transparansi dan pertanggungjawaban. Perlu pengembangan teknologi untuk bisa menyebarluaskan secara massif, menghimpun data dari para donatur

Mengemas isu2 secara menarik.

Arifin: Zakat tumbuh 48%. Pertumbuhan filantropi melebihi pertumbuhan ekonomi.

 

  1. Penanya dari Institusi. Cepat Tanggap. Social Development.
  2. Di manakah peran BAZNAS untuk mengedukasi? Agar masyarakat lebih ngeh. Setelah edukasi, ada impact value yang besar terhadap zakat, pendayagunaan dananya diharapkan yg sustainable
  3. Produk-produk sosial sustainanble apa yg diproritaskan untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah?

Jawaban:

Sudah menggunakan digital dalam melakukan fundraising. Namun, yang menggunakan IT untuk donasi baru 3%. Caranya dg mengajarkan/mengajak yg muda untuk berkarya. Membuat anak2 muda cepet berhasil.

Mengembagkan sistem skema. Misal wakaf makam. Lebih lanjut, di Padang ada sist simpan pinjam, benar2 menghindari bunga. Pinjaman, si pedagang harus balikin ketika usahanya udah berenti. Hrs kontribsi dg cara bersedekah. Kalo gak sedekah harus bikin tulisan “ya Allah maaf saya gak sedekah hari ini”. Melatih kejujuran. (Pak Hamid).

 

Acara DIOSC 2.0 ditutup dengan review dari moderator, yang mana konsep zakat harus lebih dari sekedar menghimpun dan menyalurkan uang. Dimana Inovasi-inovasi dari filantropi Islam, mengganti pengemasan mengenai filantropi, namun tetap berisikan skema-skema yang udah ada dalam Islam, yg selanjutnya merupakan tantangan bersama generasi muda yang kedepannya akan menguasai ekonomi dunia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *